HALONESIA.ID — Pengarusutamaan gender (PUG) ditegaskan harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan, dan bukan sekadar dipandang sebagai program pemberdayaan perempuan semata. PUG merupakan strategi penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, dan manfaat pembangunan secara adil.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung, drg. Susi Sulastri, saat menyoroti proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Bandung.
Menurut Susi, pemahaman terhadap konsep PUG perlu diperkuat secara mendalam agar regulasi yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen formal belaka, melainkan mampu menjadi pedoman nyata dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai sektor.
”PUG bukan sekadar program untuk perempuan. Ini merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” ujar Susi.
Ia menilai bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mampu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang beragam, mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, lanjut usia, hingga penyandang disabilitas. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas umum dan sektor transportasi harus dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, serta aksesibilitas bagi perempuan dan anak.
Di bidang kesehatan, pelayanan yang diberikan juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan maupun laki-laki. Sementara itu, dalam sektor pendidikan dan ekonomi, kesetaraan kesempatan wajib diwujudkan secara merata, mulai dari akses pendidikan, pelatihan, permodalan usaha, hingga kesempatan kerja.
”Ketika pemerintah membangun fasilitas publik, kita juga harus melihat apakah kebutuhan masyarakat sudah terakomodasi. Misalnya, ketersediaan ruang laktasi dan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas,” jelasnya.
Oleh karena itu, Susi menekankan bahwa penerapan PUG tidak cukup hanya dicantumkan dalam dokumen perencanaan saja. Perspektif gender harus terintegrasi secara utuh sejak tahap perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga tahap pemantauan dan evaluasi. Langkah ini dinilai krusial agar arah pembangunan tidak hanya mengejar capaian fisik dan infrastruktur semata, melainkan juga menjamin pemerataan akses serta manfaat bagi seluruh warga.
Melalui kehadiran Raperda tentang Pengarusutamaan Gender ini, Susi berharap Kota Bandung dapat memiliki landasan hukum yang kuat guna mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan demikian, kemajuan fisik yang dicapai juga sejalan dengan terciptanya kesempatan dan pelayanan publik yang setara bagi setiap warga tanpa ter kecuali.
