HALONESIA.ID – DPRD Kota Bandung menyoroti lemahnya integrasi data dan tata kelola aset pemerintah daerah yang selama ini berimplikasi langsung pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui Panitia Khusus (Pansus) 21, legislatif kini fokus merombak aturan lama agar pemerintah kota memiliki taring dalam menertibkan aset yang mangkrak maupun bermasalah hukum.
Ketua Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Radea Respati, menyebutkan bahwa pembaruan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bukan sekadar rutinitas administratif. Langkah ini merupakan tindak lanjut tegas atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI demi menutup celah kebocoran pendapatan akibat buruknya pencatatan aset.
“Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tegas Radea.
Sorotan tajam DPRD tertuju pada karut-marut skema pemanfaatan aset, seperti kerja sama pemanfaatan (KSP) dan sewa lahan atau gedung. Selama ini, maraknya tunggakan pembayaran sewa, perjanjian yang dibiarkan kedaluwarsa, hingga ketidakjelasan data penyewa menjadi lubang hitam yang merugikan keuangan daerah.
Kasus ikonik seperti Teras Cihampelas turut dijadikan cerminan kegagalan perencanaan dan evaluasi aset di masa lalu. Radea menekankan bahwa aset pemerintah yang tidak lagi produktif dan justru menjadi beban pengelolaan harus segera dievaluasi, termasuk membuka opsi pemindahtanganan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui payung hukum yang kuat.
Untuk mencegah masalah serupa terulang, DPRD mendesak penerapan digitalisasi total dalam penatausahaan BMD. Dengan sistem basis data terintegrasi, seluruh riwayat aset mulai dari lokasi, status hukum, hingga pemanfaatannya dapat dipantau secara real-time untuk memaksimalkan potensi PAD Kota Bandung ke depan.
