HALONESIA.ID – Pembangunan yang inklusif membutuhkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkannya, DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 19 tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai payung hukum yang memastikan perspektif gender terintegrasi di setiap tahapan pembangunan.
Wakil Ketua Pansus 19 Christian Julianto Budiman menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar persoalan membedakan laki-laki dan perempuan, melainkan bagaimana kebijakan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga secara adil.
“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Christian.
Meski landasan kebijakan nasional telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 serta regulasi tingkat kota seperti Perwal Nomor 1175 Tahun 2018, keberadaan aturan tersebut dinilai perlu diperkuat melalui regulasi setingkat peraturan daerah agar memiliki mekanisme implementasi dan pengawasan yang terukur.
“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.
Fokus utama dalam pembahasan Raperda ini juga mencakup penguatan kelembagaan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan focal point di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga seluruh dinas memiliki peran aktif mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.
Melalui payung hukum yang lebih kuat ini, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berharap pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga menjamin pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat secara konsisten.
